{"id":7713,"date":"2024-01-15T11:19:00","date_gmt":"2024-01-15T03:19:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.orlig.com\/?p=7713"},"modified":"2024-01-16T10:15:02","modified_gmt":"2024-01-16T02:15:02","slug":"how-does-crm-software-assist-in-regulation-compliance","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/orlig.com\/id\/how-does-crm-software-assist-in-regulation-compliance\/","title":{"rendered":"Bagaimana Perangkat Lunak CRM Membantu Kepatuhan terhadap Peraturan?"},"content":{"rendered":"
\"artikel<\/figure>\n\n\n\n

Bagi industri yang sangat diatur seperti perbankan & keuangan, solusi CRM sangat membantu dalam hal kepatuhan \u2014 menghemat waktu, uang & tenaga.<\/p>\n\n\n\n

Industri yang sangat diregulasi wajib mematuhi peraturan yang lebih ketat jika dibandingkan dengan industri yang tidak terlalu diregulasi. Sangat penting untuk memahami regulasi dan standar spesifik yang mengatur industri tersebut sebelum menerapkan solusi CRM.<\/p>\n\n\n\n

Tantangan Regulasi di Berbagai Industri yang Diregulasi<\/h2>\n\n\n\n

Perbedaan Regulasi Antara Industri yang Diatur Ketat dan Kurang Diatur<\/h3>\n\n\n\n
<\/th>Industri dengan Regulasi Tinggi<\/th>Industri yang Kurang Diatur<\/th><\/tr><\/thead>
Pengawasan pemerintah<\/td>Ketat<\/td>Kurang ketat<\/td><\/tr>
Disupsi industri<\/td>Memiliki keterbatasan<\/td>Mampu dengan bebas mendisrupsi industri tersebut<\/td><\/tr>
Biaya<\/td>Tinggi<\/td>Rendah<\/td><\/tr>
Margin Keuntungan<\/td>Rendah<\/td>Tinggi<\/td><\/tr>
Industri<\/td>BFSI, Layanan Kesehatan, Pemerintah<\/td>Perangkat keras dan perangkat lunak komputer, supermarket<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

Industri dengan Regulasi Tinggi<\/h4>\n\n\n\n

Dengan regulasi yang mengatur berbagai aspek organisasi, seperti pemasaran, hak konsumen, standar keselamatan, dan dampak lingkungan; industri yang sangat teregulasi tunduk pada pengawasan dan kontrol pemerintah yang ketat. Industri-industri ini mencakup industri BFSI, sektor kesehatan, dan pemerintahan.<\/p>\n\n\n\n

Karena banyaknya aturan dan regulasi, hal ini membatasi kemampuan perusahaan untuk mendisrupsi industri mereka \u2013 yaitu pengenalan ide, teknologi, atau model bisnis inovatif yang secara signifikan mengubah cara kerja suatu industri.<\/p>\n\n\n\n

Industri yang sangat diregulasi<\/a> wajib mematuhi regulasi yang ekstensif, yang mengarah pada biaya yang lebih tinggi dan marjin keuntungan yang lebih rendah. Hal ini karena industri-industri ini menawarkan produk atau layanan dengan biaya yang lebih tinggi daripada nilai produksinya. Ini membuat bisnis di industri tersebut kesulitan untuk mempertahankan kinerja keuangan yang sehat.<\/p>\n\n\n\n

Industri yang Kurang Diatur<\/h4>\n\n\n\n

Industri yang kurang diregulasi<\/a>Sebaliknya, tunduk pada pengawasan pemerintah yang kurang ketat. Mereka mematuhi lebih sedikit aturan dan regulasi, karena melibatkan profesi atau sektor yang tidak tunduk pada pengawasan regulasi yang ketat. Industri-industri ini meliputi perangkat keras dan lunak komputer, utilitas, pertanian, serta real estat.<\/p>\n\n\n\n

Karena kendala yang lebih sedikit, mereka memiliki lebih banyak kebebasan untuk berinovasi dan mendisrupsi industri mereka. Sebagai contoh, inovasi Perangkat Lunak CRM Real Estat yang mengelola hubungan pelanggan, mengotomatiskan kampanye pemasaran, dan meningkatkan pengalaman pelanggan. Hal ini memungkinkan industri menjadi lebih efisien, transparan, dan dapat diakses oleh lebih banyak investor dan pembeli.<\/p>\n\n\n\n

Karena dikenai kepatuhan regulasi yang lebih longgar, industri-industri ini menghadapi biaya yang lebih rendah dan margin keuntungan yang lebih tinggi. Hal ini menyebabkan industri yang kurang teregulasi memiliki keunggulan berupa sumber daya finansial yang lebih besar untuk diinvestasikan dalam pertumbuhan dan inisiatif strategis lainnya, seperti pemasaran afiliasi.<\/p>\n\n\n\n

Undang-Undang Privasi Data yang Wajib Dipatuhi oleh Industri dengan Regulasi Ketat<\/h2>\n\n\n\n

Undang-undang privasi data yang dibantu kepatuhannya oleh perangkat lunak CRM adalah GDPR dan PDPA. Industri seperti layanan kesehatan, BFSI, dan sektor pemerintahan tunduk pada undang-undang dan peraturan privasi data yang ketat yang mewajibkan perlindungan informasi sensitif atau data pribadi.<\/p>\n\n\n\n

GDPR (Regulasi Umum Perlindungan Data)<\/h4>\n\n\n\n

GDPR<\/a> dikenal sebagai undang-undang privasi dan keamanan yang paling ketat secara internasional. Meskipun rancangan dan pengesahannya dilakukan oleh UE (Uni Eropa), kewajibannya diberlakukan pada organisasi yang mengumpulkan data warga UE.<\/p>\n\n\n\n

Terlepas dari apakah suatu organisasi berbasis di UE atau Non-UE, selama mereka memproses informasi pribadi, menawarkan produk atau layanan kepada warga negara dan\/atau penduduk UE, mereka harus mematuhi GDPR. Jika organisasi tersebut tidak mematuhi standar privasi dan keamanan, mereka dapat menghadapi denda hingga puluhan juta euro.<\/p>\n\n\n\n

UU PDP (Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi 2010)<\/h4>\n\n\n\n

UU PDP<\/a> adalah setara dengan pengendali data berdasarkan GDPR UE, namun merupakan undang-undang privasi lokal di Malaysia. Undang-undang ini bertujuan untuk melindungi data pribadi dengan mewajibkan pengguna data untuk mematuhi kewajiban tertentu dan memberikan hak-hak tertentu kepada subjek data terkait data pribadi mereka.<\/p>\n\n\n\n

Hal ini berlaku bagi organisasi yang berbasis di Malaysia yang memproses atau memiliki kendali atas atau mengesahkan pemrosesan data pribadi apa pun terkait transaksi komersial; dan\/atau organisasi yang tidak berbasis di Malaysia tetapi menggunakan peralatan di Malaysia untuk memproses data pribadi selain untuk tujuan transit melalui Malaysia.<\/p>\n\n\n\n

PDPA mendefinisikan transaksi komersial sebagai transaksi yang bersifat komersial dan mencakup setiap hal yang berkaitan dengan penyediaan atau pertukaran barang atau jasa, perwakilan, investasi, pembiayaan, perbankan, dan asuransi.<\/p>\n\n\n\n

Kebijakan eKYC (electronic-Know Your Customer)<\/h4>\n\n\n\n

eKYC<\/a> Policy adalah proses digital tambahan yang memungkinkan perusahaan untuk memverifikasi pelanggan mereka dari jarak jauh dengan bantuan teknologi digital. Hal ini memungkinkan proses Penilaian Risiko Kepatuhan dilakukan tanpa perlu kedua belah pihak bertukar dokumen fisik.<\/p>\n\n\n\n

Penilaian Risiko Kepatuhan melindungi organisasi dan masyarakat dari kegiatan ilegal seperti penipuan dan terorisme. Ini adalah pendekatan terhadap Kebijakan APU\/PPT (Anti-Pencucian Uang\/Pencegahan Pendanaan Terorisme) yang bertujuan untuk memerangi pencucian uang, kegiatan kriminal, dan korupsi.<\/p>\n\n\n\n

Kepatuhan Regulasi CRM dalam Transformasi Digital<\/h2>\n\n\n\n

CRM Bertujuan untuk Membantu Industri yang Sangat Teregulasi Memenuhi KPI Mereka<\/h3>\n\n\n\n

Inisiatif Transformasi Digital<\/h4>\n\n\n\n

Transformasi digital<\/a> mengacu pada integrasi teknologi digital ke semua area bisnis, yang secara fundamental mengubah cara Anda beroperasi dan memberikan nilai kepada pelanggan. Ini membantu mereka untuk lebih terlibat dan melayani tenaga kerja maupun pelanggan mereka \u2013 meningkatkan kemampuan mereka untuk bersaing.<\/p>\n\n\n\n

Salah satu inisiatif transformasi digital yang terkenal adalah transformasi dari KYC (Know Your Customer) menjadi e-KYC (electronic-Know Your Customer). KYC membantu bisnis memverifikasi identitas klien mereka dan menilai potensi risiko niat ilegal untuk hubungan bisnis tersebut. eKYC adalah proses digital verifikasi identitas dengan tambahan Penilaian Risiko Pelanggan \u2013 teknik terstandarisasi untuk menentukan tingkat risiko yang ditimbulkan oleh seorang pelanggan.<\/p>\n\n\n\n

Sektor layanan kesehatan adalah contoh penerapan transformasi digital. Sektor ini memerlukan penggunaan teknologi digital untuk solusi inovatif guna meningkatkan penyampaian layanan kesehatan dan mencapai perbaikan dalam masalah terkait medis. Sektor ini menawarkan pengalaman pelanggan yang lebih baik dengan memungkinkan pengalaman perawatan kesehatan yang dipersonalisasi dengan akses pasien terintegrasi dan pertukaran informasi klinis; serta akses waktu nyata ke informasi pasien dan klinis yang relevan di tempat perawatan.<\/p>\n\n\n\n

Contoh dari hal ini dapat dilihat melalui FollowMyHealth<\/a>, sebuah portal pasien yang populer di kalangan warga AS. Ini memungkinkan pengguna untuk memelihara catatan obat-obatan umum, kunjungan spesialis, dan fitur untuk menghubungi dokter di dalam platform. Di sisi lain, para dokter dapat mengakses riwayat medis lengkap pasien yang terhubung dari satu tempat<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

Blueprint MyDigital<\/h4>\n\n\n\n

MyDigital Blueprint adalah inisiatif nasional yang bertujuan untuk mengubah Malaysia menjadi negara berpendapatan tinggi yang berfokus pada digitalisasi. Inisiatif ini menekankan adopsi model bisnis yang inovatif, pengembangan sumber daya manusia, and penciptaan ekosistem yang merangkul ekonomi digital.<\/p>\n\n\n\n

Perangkat lunak CRM adalah contoh digitalisasi untuk inisiatif MyDigital Blueprint, karena inisiatif tersebut diharapkan dapat mendukung adopsi teknologi digital. Perangkat lunak CRM meningkatkan hubungan pelanggan, mengelola saluran penjualan, dan mendorong transformasi digital.<\/p>\n\n\n\n

Fokus MyDigital Blueprint dalam memberdayakan bisnis dan tenaga kerja untuk ekonomi digital sejalan dengan peran perangkat lunak CRM dalam meningkatkan interaksi pelanggan<\/a> dan dukungan terhadap kebijakan digital-first.<\/p>\n\n\n\n

Konsekuensi Ketidakpatuhan terhadap Peraturan<\/h3>\n\n\n\n

Kerugian Keuangan<\/h4>\n\n\n\n

Konsekuensi dari ketidakpatuhan terhadap peraturan meliputi denda finansial, dampak hukum, dan kerusakan reputasi yang akan menyebabkan tekanan pada laporan keuangan bisnis.<\/p>\n\n\n\n

Pada tahun 2019, dilaporkan bahwa denda rata-rata yang dikenakan atas pelanggaran ketentuan adalah $145,33 juta, dengan beberapa denda mencapai $1 juta atau lebih. Ponemon Institute dan GlobalScape<\/a> Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa biaya tahunan yang harus ditanggung perusahaan akibat ketidakpatuhan telah meningkat sebesar 45% sejak tahun 2011, dengan denda rata-rata sebesar $14,8 juta.<\/p>\n\n\n\n

Kebocoran Data<\/h4>\n\n\n\n

Kebocoran data adalah akibat dari keamanan data yang lemah, memberikan individu dengan niat jahat kesempatan untuk melakukan aktivitas ilegal seperti penipuan dan pencurian identitas.<\/p>\n\n\n\n

Organisasi tersebut tidak hanya mengalami gangguan operasional, tetapi juga berisiko menghadapi konsekuensi seperti denda regulasi dan kerusakan reputasi. Platform CRM membantu organisasi dalam menjaga keamanan dan privasi data dengan menyediakan fitur perlindungan data yang tangguh seperti enkripsi dan izin berbasis peran.<\/p>\n\n\n\n

Kerusakan Reputasi<\/h4>\n\n\n\n

Kerugian finansial dan kebocoran data pada suatu organisasi dapat mengakibatkan publisitas negatif, yang memicu kerusakan reputasi \u2013 menyebabkan publik kehilangan kepercayaan, dan membuat organisasi kesulitan untuk menarik serta mempertahankan pemangku kepentingan.<\/p>\n\n\n\n

Hal ini menyebabkan penurunan yang signifikan dalam penjualan dan loyalitas pelanggan karena pengguna akan meragukan kemampuan industri dalam melindungi informasi pribadi individu<\/p>\n\n\n\n

Bagaimana Perangkat Lunak CRM Membantu Kepatuhan terhadap Peraturan?<\/h2>\n\n\n\n

Membantu Pemenuhan Kebijakan eKYC<\/h3>\n\n\n\n

e-KYC tidak hanya mengharuskan perusahaan untuk mengidentifikasi klien mereka, tetapi juga untuk mengakses profil risiko mereka. Penilaian risiko pelanggan<\/a> merupakan salah satu komponen kunci dari proses Uji Tuntas Pelanggan (Customer Due Diligence\/CDD) \u2013 sebuah strategi manajemen risiko yang diterapkan untuk lembaga keuangan guna melindungi sistem keuangan dari aktivitas kriminal, seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme.<\/p>\n\n\n\n

Penilaian Risiko Pelanggan memungkinkan lembaga keuangan untuk menetapkan tingkat risiko kepada setiap pelanggan. Tingkat risiko tersebut didasarkan pada berbagai faktor seperti aktivitas keuangan pelanggan, negara asal, dan keterpaparan politik. Dengan menganalisis informasi ini, lembaga keuangan dapat mengidentifikasi pelanggan yang menimbulkan risiko tinggi terhadap kejahatan keuangan.<\/p>\n\n\n\n

Beberapa contoh kegagalan lembaga keuangan dalam melakukan penilaian risiko meliputi:<\/p>\n\n\n\n